09 Feb 2010 |
|
| JAKARTA - Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) terlihat makin kencang mengungkap skandal Bank Century. Dalam kesimpulan sementaranya F-Golkar menemukan 59 penyimpangan Bank Century mulai dari proses sebelum merger hingga dikucurkannya penyertaan modal sementara melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Pengamat politik dari Charta Politika Arya Fernandes menjelaskan sikap 'ngotot' fraksi Golkar dalam panitia khusus angket Century bisa jadi trik partai berlambang pohon beringin itu untuk menaikkan posisi tawar kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Ini adalah tekanan politik untuk memaksa Presiden mereshuffle kabinet dengan cara mengganti kader Demokrat dengan kader Golkar," kata Arya saat berbincang dengan okezone via telepon, Senin (8/2/2010). Fraksi Golkar, dalam kesimpulan sementaranya juga tegas menunjuk oknum pejabat otoritas monerter dan oknum pejabat otoritas fiskal sebagai biang keladi terjadinya kerugian keuangan negara dari dana talangan sebesar Rp6,7 triliun. Karenanya melalu juru bicara fraksi Agun Gunanjar Sidarsa, Golkar meminta lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi menindaklanjuti temuan pansus untuk dibawa ke ranah hukum. Posisi tawar Golkar, sambung Arya sangat tinggi dibanding PKS. Selain memiliki kursi terbanyak kedua di parlemen dengan jumlah 103 kursi, Golkar juga dinilai memiliki rekam jejak hubungan yang lebih baik dengan Yudhoyono. Pendapat ini senada dengan apa yang dikemukakan Burhanuddin Muhtadi. Menurutnya, Golkar lebih berpeluang mengambil jalan kompromi dengan Yudhoyono dan Demokrat. "Saya mengira akan ada deal (kesepakatan) antara Golkar dengan SBY. Bila menterinya ditarik maka kekuatan partai koalisi berkurang di parlemen dan akan merugikan pemerintah," kata Burhanuddin terpisah. Meski mengusung calon berbeda saat pemilihan presiden Juli 2009 lalu, Golkar akhirnya mendapat tiga jatah kursi menteri dari Yudhoyono yakni Menko Kesra, Agung Laksono, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad. Sumber: www.okezone.com, Senin 8 Februari 2010 |




Arsip artikel Charta Politika Indonesia.