Hajatan besar lima tahunan PDI Perjuangan (PDIP) tidak lama lagi akan digelar. Kongres III yang sedianya dilaksanakan di Bali pada 5-9 April nanti bakal menawarkan dua sisi mata uang.

Sisi pertama menunjukkan bahwa sudah pasti Megawati terpilih kembali sebagai ketua umum. Dan sisi sebaliknya menyisakan pertanyaan mengenai pilihan politik PDIP lima tahun mendatang, bergabung dengan koalisi pemerintah ataukah tetap teguh sebagai kekuatan oposisi.

Dua Kekalahan PDIP untuk kedua kalinya dalam pemilu lalu seakan-akan menjadi titik terendah pencapaian partai banteng gemuk ini. Setelah pernah meraih kemenangan dalam pemilu 1999 (33,74 persen), angka tersebut merosot dalam pemilu 2004 (18,53 persen) dan akhirnya terpuruk di pemilu 2009 (14,03 persen). Fakta inilah yang membuat sebagian elite PDIP resah.

Diinisiasi oleh Taufiq Kiemas, rasionalitas pilihan oposisi PDIP dalam lima tahun terakhir kembali dipertanyakan. Bahkan hal itu telah dilakukannya menjelang pembentukan koalisi pilpres pasangan Megawati-Prabowo. Meski tidak bersambut, usaha Kiemas tak pernah padam. Jalinan komunikasi dengan Susilo Bambang Yudhoyono (Yudhoyono) dan Demokrat pun terus dijalin pasca kekalahan Megawati dalam Pilpres 2009. Upaya ini berbuah manis tatkala Kiemas berhasil menduduki kursi Ketua MPR-RI berkat dukungan Fraksi Demokrat.

Hasil paripurna kasus Century telah mengubah konstelasi politik nasional. Kekuatan koalisi tidak lagi menunjukkan soliditasnya. Jelas sudah bahwa koalisi pemerintahan Yudhoyono gagal melakukan konversi kekuatan koalisi pemenangannya. Kemungkinan perombakan koalisi sudah di depan mata.

Karena setidaknya tiga parpol pendukung (PKS, Golkar, dan PPP) memiliki kans untuk dikeluarkan dari koalisi sebagai konsekuensi logis pilihan politiknya pada paripurna Century lalu. Kebutuhan koalisi pemerintahan yang kuat dan stabil tampaknya melandasi Yudhoyono untuk menggamit PDIP masuk pemerintahan.

Lobi politik gencar dilakukan melalui Kiemas. Wacana ini pun memengaruhi bergeraknya faksionalisasi internal PDIP. Analogi banteng biru tampaknya dapat menggambarkan faksi pengusung ide koalisi di bawah Kiemas. Sedangkan banteng merah berada pada posisi sebaliknya, tetap taat pada Megawati dan memilih jalur oposisi.

Benturan kedua faksi tersebut tampaknya tidak terelakkan akan terjadi pada Kongres nanti. Bahkan secara jauh konflik itu terepresentasikan pada sosok M Prananda Prabowo dan Puan Maharani.

Nama Prananda sangatlah asing bagi kader PDIP, namun tampaknya Megawati menaruh harapan besar bagi proses regenerasi partai di dirinya. Prananda dianggap mampu mewakili kepentingan Megawati untuk terus menjaga ideologi partai sekaligus mengambil pilihan oposisi. Sinyal awal dapat terlihat manakala Prananda ditunjuk sebagai Sekretaris II pada Steering Committee Kongres Bali nanti. Tentunya ini semua di luar prediksi publik, bahwa Megawati akan menyerahkan tampuk kekuasaannya pada Puan.

Perubahan drastis tersebut tentunya didasarkan sikap politik Puan yang mendukung Kiemas. Sulit membayangkan terjadinya konsensus antara Kiemas dan Megawati dalam menentukan pilihan politik PDIP ke depan. Tampaknya lontaran wacana Kiemas untuk masuk koalisi justru menimbulkan arus balik. Karena di sisi lain, Megawati justru menganggap wacana tersebut sebagai bentuk provokasi yang memecah belah menjelang Kongres nanti.

Hal ini yang kemudian mendorong Megawati mengambil sikap politik yang kaku. Kemunculan Prananda dan pernyataan Megawati atas kasus suap Dewan Gubernur Senior BI menjadi indikator bahwa dirinya tengah membangun benteng pertahanan yang kokoh. Alih-alih memberikan alternatif pilihan politik dalam Kongres, langkah Kiemas justru menjadikan dirinya musuh bersama. Kegagalan Kiemas dilandasi setidaknya oleh hal-hal berikut.

Pertama, koalisi ideologis sebagai sebuah tawaran tampaknya irrasional dikarenakan perbedaan watak politik yang tajam antara PDIP dengan Demokrat. Hal tersebut tecermin dalam perspektif kepentingan anggaran dalam APBN lalu. Kedua, tawaran koalisi tersebut hanya bergerak di seputaran kader elite dan tidak secara vertikal menyentuh pengurus dan kader bawah. Pada akhirnya, isu koalisi mengalami diskontinuitas dan menuai sentimen negatif sebagai bentuk pragmatisme elite. Ketiga, wacana koalisi justru dilontarkan pascaparipurna Century tatkala apresiasi publik tertuju pada parpol koalisi yang bertindak di luar agenda koalisi. PDIP akan menuai kritikan tajam atas konsistensi sikap oposisinya. Adapun konsekuensi logis yang diterima adalah hilangnya basis dukungan pemilih tradisional selama ini. Jelas sudah, banteng merah masih sangat perkasa. Dominasi kontrol Megawati atas PDIP masihlah bersifat mutlak.

Dukungan arus bawah menjadi basis legitimasi politik Megawati untuk tetap mengambil pilihan oposisi. Keleluasaan ini pula yang seharusnya juga mendorong Megawati untuk melakukan restrukturisasi partai, regenerasi kepemimpinan, dan membentuk PDIP sebagai partai modern. Tanpa tindakan tersebut, PDIP hanya akan menjadi parpol “spesialis oposisi” dan semakin kehilangan daya magnetnya di hadapan pemilih.

Sumber: Harian Koran Jakarta, 29 Maret 2010

Comments (0)

Subscribe to this comment's feed