05 Apr 2010 |
|
| Petuah lama dalam politik kembali menemu pembenarannya dalam politik kita. Politik bukanlah perkara kuantitas semata. Tapi perkara kualitas. Kuantitas politik partai koalisi pemerintahan yang mencapai 75% kursi di DPR, akhirnya rontok saat Rapat Paripurna DPR. Itulah pangkalnya: saat kuantitas politik tak berkorelasi positif dengan kualitas politik. Minus Kualitas? Terpampang di depan kita, Demokrat yang menguasai 148 dari 560 kursi DPR tak berhasil menentukan arah pendulum politik dalam Rapat Paripurna DPR. Demokrat justru kehilangan muka saat beberapa partai koalisi berbalik arah "menentang" pandangan Demokrat tentang hasil akhir Hak Angket Century. Dalam Rapat Paripurna Hak Angket Century, DPR memutuskan adanya dugaan penyimpangan dari Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan Penyertaan Modal Sementara (PMS) terhadap Bank Century. Dalam voting terbuka, kubu pendukung opsi C (Golkar, PDIP, PKS, PPP, Gerindra, dan Hanura) berhasil memperoleh suara sebesar 325 suara. Sementara pendukung opsi A (Demokrat, PAN, dan PKB) hanya mendapat 212 suara. Kekalahan partai koalisi pemerintahan dalam voting terbuka menunjukkan kelemahan Demokrat dalam mengelola dan menertibkan partai koalisi. Di atas kertas, seharusnya Demokrat akan memperoleh kemenangan telak. Pasalnya, koalisi pemerintahan didukung oleh 75,5% kursi di parlemen yang terdiri dari Demokrat, Golkar, PKS, PAN, PPP, dan PKB. Tapi saat voting terbuka dilakukan, tiga partai koalisi (Golkar, PKS, dan PPP) memilih berseberangan dengan pemerintah. Mengapa Lobi Gagal? Benarkah kualitas lobi Demokrat yang minus menjadi pangkal perkara kekalahan beruntun Demokrat dalam voting terbuka? Kegagalan lobi politik antara Demokrat dengan Golkar dan PKS dapat dijelaskan melalui empat pendekatan dalam lobi politik, yaitu: kekuatan strategi lobi, teknik lobi, etika lobi dan interaksi lobi (Deanna R. Gelak, 2008). Pertama, pada level kekuatan strategi lobi, Demokrat kurang berhasil meyakinkan Golkar dan PKS untuk mendukung kebijakan FPJP dan PMS pada Bank Century. Strategi lobi politik Demokrat juga tidak didukung dengan kekuatan kualitas dan pengalaman pelobi. Kedua, pada teknik lobi, Demokrat gagal memberikan justifikasi politik terhadap pencairan dana untuk Bank Century. Lemahnya teknik lobi Demokrat diperparah dengan temuan Pansus Hak Angket Century tentang kesalahan dalam kebijakan pemberian dana talangan untuk Bank Century dan penyalurannya. Ketiga, etika lobi. Demokrat gagal memenuhi kualifikasi pelobi. Dalam etika lobi, pelobi harus memenuhi tiga kualifikasi utama, yaitu, integritas, reputasi, dan profesionalitas (Gelak, 2008). Keempat, interaksi lobi atau komunikasi politik. Dalam Lobbing and Advocacy (2008), Gelak mengingatkan bahwa keberhasilan lobi tidak hanya ditentukan tawaran politik semata, tetapi juga ditentukan bagaimana cara menyampaikan tawaran tersebut. Itulah yang luput dari perhatian Demokrat. Tingginya intensitas ancaman politik antara Demokrat terhadap Golkar dan PKS terkait isu reshuffle kabinet dan isu korupsi menjadikan komunikasi politik dalam lobi menjadi liar, sehingga interaksi lobi menjadi tidak efektif. Implikasi Politik Pertanyaannya, apakah implikasi politik setelah Rapat Paripurna Century yang mementahkan usulan Demokrat? Pertama, pada tingkat pencitraan politik, kekalahan lobi Demokrat dalam Rapat Paripurna DPR jelas tidak menguntungkan bagi survival politik Demokrat di Pemilu 2014. Golkar dan PKS mungkin akan mengambil keuntungan dari besarnya perhatian publik terhadap kasus Century. Kedua, berubahnya konstelasi politik di parlemen. Polarisasi politik akan terlihat kentara di parlemen. Perimbangan kekuatan politik di parlemen menyebabkan pemerintah berfikir panjang untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak populis. Apalagi setelah Rapat Paripurna, dukungan rill terhadap koalisi pemerintahan mengalami penurunan dari 75,5% menjadi 39,6% setelah Golkar, PKS dan PPP membelot. Ketiga, opsi reshuffle kabinet. Perubahan peta kekuatan politik di parlemen akan mempengaruhi format kabinet. Bisa dipastikan pemerintah SBY akan menata kembali format koalisi. Meskipun saat menyampaikan pidato terkait hasil Paripurna Century, SBY tidak menyinggung masalah reshuffle kabinet, namun penulis memperkirakan SBY masih menunggu waktu yang tepat untuk melakukan format ulang kabinet. Kelima, lemahnya bargaining politik pemerintah. Pemerintah dipastikan akan menghadapi banyak kesulitan untuk menghadapi gempuran politik dari parlemen. Opsi pemakzulan terhadap Wakil Presiden Boediono dan pergantian terhadap Menteri Keuangan Sri Mulyani diperkirakan akan kembali diwacanakan oleh beberapa fraksi di parlemen. Perubahan peta politik di parlemen pasca Rapat Paripurna DPR akan menentukan masa depan koalisi pemerintahan. Evaluasi Demokrat terhadap partai koalisi pemerintahan menjadi penting untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan terburuk dalam perjalanan pemerintahan beberapa tahun ke depan. Penutup Pendulum politik kita ke depan bukan lagi perkara kuantitas politik, tapi (sekali lagi) perkara kualitas politik. Jadi, untuk bisa bertahan, partai politik harus memperkuat kualitas anggotanya dan membenahi kualitas pelobi. Akhirnya, selamat tinggal politik kuantitas. Arya Fernandes |
Arsip artikel Charta Politika Indonesia.