JAKARTA - Sekretariat gabungan partai koalisi pendukung pemerintahan SBY diminta tidak memotong kesepakatan pemberian hak pilih TNI lewat pembicaraan tertutup. Cara terbaik menentukan wacana ini adalah lewat survei kepada masyarakat sipil dan militer. Pengamat politik dari Charta Politika, Yunarto Wijaya, mengatakan penentuan hak pilih TNI tidak boleh sampai menjadi pertarungan elite politik. Yunarto mengutarakan hal itu setelah melihat kecenderungan disetujuinya wacana hak pilih oleh partai koalisi dan ditolaknya ide oleh partai oposisi dan partai baru. "Pemberian hak pilih ini berbeda karena masyarakat memiliki trauma sejarah," ujarnya saat dihubungi Republika, Ahad (27/6).

Apabila sampai partai koalisi membahasnya dalam sekretariat gabungan, keputusan yang muncul belum tentu mewakili kepentingan terbaik publik. Alasannya, keputusan sekretariat gabungan diambil secara tertutup dalam ruang yang tidak bisa dikontrol masyarakat.

Cara terbaik mencari tahu apakah hak pilih perlu diberikan adalah melalui survei kepada masyarakat sipil apakah mereka siap menerima TNI memilih. Serta, ke masyarakat militer, untuk mengetahui apakah mereka mau memiliki hak politik.

Pengembalian hak politik tanpa upaya memperbaiki reformasi internal TNI juga kenaikan anggaran militer lantas dipandang Yunarto berisiko. "Saat proses reformasi masih mentah, lalu dipaksa ada keterlibatan hak pilih, ini bisa memunculkan penyumbatan reformasi TNI," tuturnya.

Sementara itu, setelah Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri menyatakan belum perlunya TNI menggunakan hak pilih, giliran Partai Golkar (PG) menyatakan hal sama. TNI/Polri dinilai lebih baik fokus pada pembenahan internal dan peningkatan anggaran. "Pemberian hak pilih bagi TNI/Polri itu tinggal menunggu waktu saja. Tapi (pemberian hak pilih-Red), itu jangan sekarang," kata Wakil Ketua Umum DPP PG, Agung Laksono, kepada Republika, Ahad (27/6).

Diungkapkannya, masih banyak hal yang harus lebih dulu diprioritaskan sebelum memberikan hak kepada TNI/Polri. Skala prioritas yang harus didahulukan, menurut Agung, adalah menuntaskan reformasi yang masih berjalan di tubuh TNI/Polri. Termasuk, memperbaiki anggaran yang layak bagi TNI/Polri sehingga TNI/Polri bisa mendapatkan alat utama sistem pertahanan (alutsista) yang berkualitas. TNI/Polri juga harus diprioritaskan dalam hal perbaikan kesejahteraannya. indira/joko s, ed:sbt

Sumber: Harian Republika, 28 Juni 2010