Meski masih menjadi perdebatan di parlemen, rencana peningkatan parliamentary threshold secara bertahap pada Pemilu 2014 adalah usulan yang positif untuk penguatan demokrasi. Mengapa hal ini penting?
Pertama, pelembagaan partai politik. Peningkatan parliamentary threshold secara bertahap dapat melembagakan partai politik dan meningkatkan kedekatan partai politik dengan pemilih.
Kedua, penguatan sistem presidensial. Penetapan angka parliamentary threshold yang moderat dapat mengubah pola pembentukan koalisi dari kartel politik menuju kedekatan platform politik.
Beberapa indikator terlembaganya partai politik adalah terjadinya penguatan institusi (sistem) partai, menguatnya otonomi partai, menguatnya identitas partai, dan tingkat pengenalan partai politik.
Untuk melembagakan partai politik, hemat saya, salah satu caranya adalah melakukan penyederhanaan partai politik di parlemen dengan menentukan tingkat parliamentary threshold yang moderat.
Mengapa jumlah partai yang sederhana menjadi penting? Ada beberapa keuntungan yang bisa diperoleh dengan jumlah partai yang sederhana, di antaranya terjadinya penguatan ideologi/platform partai, menguatnya party-id atau partisanship, berubahnya pola perilaku pemilih, dan berubahnya pola kampanye. Penguatan ideologi/platform partai akan berimplikasi pada perubahan pola kampanye partai untuk mengaet pemilih.
Partai politik akan melakukan diferensiasi (pembedaan) pada tingkat kebijakan, isu, dan platform partai sehingga memperkuat identitas partai. Di negara yang menganut sistem presidensial murni dengan jumlah partai yang sederhana, diferensiasi platform dan ideologi partai sangat jelas. Sebut saja perbedaan yang tegas tentang kebijakan luar negeri, pendidikan, dan kesehatan antara Partai Republik dan Partai Demokrat di Amerika Serikat (AS).
Penyederhanaan partai politik juga dapat memperkuat kedekatan pemilih dengan partai politik (partisanship). Sikap partisanship yang kuat akan menumbuhkan efikasi politik sehingga masyarakat memiliki sikap positif bahwa dirinya dapat memengaruhi proses politik.
Partisanship yang tinggi juga dapat meningkatkan angka partisipasi pemilih dalam pemilu dan kegiatankegiatan politik. Sebaliknya, party-id atau partisanship yang rendah tidak baik bagi demokrasi. Karena pemilih dengan begitu mudahnya akan mudah berpindah dari satu partai ke partai lain, sehingga demokrasi menjadi tidak stabil.
Efek negatif dari party-id yang lemah juga akan menyebabkan begitu mudahnya tumbuh dan matinya sebuah partai politik. Hasil polling Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan masih rendahnya tingkat kedekatan pemilih dengan sebuah partai.
Temuan LSI pada Juli 2009 menunjukkan hanya 23 persen responden yang merasa dekat dengan partai politik. Jumlah partai yang sederhana juga akan memengaruhi perubahan perilaku pemilih. Pemilih tidak lagi dibingungkan oleh jumlah partai politik yang banyak.
Pemilih akan terdorong untuk menjadi pemilih yang rasional, yaitu pemilih yang mendasarkan pilihan politiknya berdasarkan alasan untung-rugi dari kebijakan dan program yang ditawarkan oleh partai. Penyederhanaan partai politik juga akan “memaksa” perubahan pola kampanye.
Kuatnya kompetensi politik dengan jumlah partai yang sederhana menyebabkan partai berusaha menyasar pemilih yang telah ditargetkan (targeting of voters) dan partai diharapkan memiliki kesadaran untuk membina konstituen.
Penguatan Presidensialisme Penyederhanaan partai politik melalui peningkatan parliamentary threshold juga akan memperkuat sistem presidensial. Dengan jumlah partai yang sederhana, motivasi pembentukan koalisi menjadi jelas, sehingga presiden tidak lagi tersandera oleh kekuatan politik di parlemen. Jumlah partai yang sederhana akan membuat positioning partai menjadi tegas, yaitu apakah menjadi bagian dari pemerintahan (koalisi) atau berada di luar pemerintahan (oposisi). Sebaliknya jumlah partai yang besar menyebabkan sikap partai terhadap sebuah isu politik cenderung berubah-ubah. Perubahan perilaku partai dalam koalisi tampak jelas dalam kasus Bank Century.
Golkar, PPP, dan PKS yang menjadi bagian dari partai koalisi pemerintahan justru berbeda pandangan dengan partai koalisi pemerintah lainnya (Demokrat, PKB, dan PAN) terkait hasil akhir Rapat Paripurna DPR tentang kasus Bank Century.
Di masa mendatang, bukan tidak mungkin, arah dan perilaku politik partai koalisi akan kembali berantakan bila tidak melakukan penataan dan perubahan pola pembentukan koalisi. Dan bukan mustahil juga pemerintahan akan kembali “digoyang” oleh parlemen.
Angka Moderat Dari wacana yang berkembang, ada indikasi meningkatkan angka parliamentary threshold hingga lima persen. Hemat penulis, usulan kenaikan angka parliamentary threshold menjadi lima persen sepertinya terlalu dini untuk diterapkan pada Pemilu 2014.
Masih lemahnya pelembagaan partai politik menjadi kendala utama mengapa usulan parliamentary threshold menjadi lima persen terdengar irasional. Lemahnya pelembagaan partai itu dapat dilihat dari mandeknya sistem kaderisasi/rekrutmen partai politik, belum kuatnya identitas politik partai, lemahnya otonomi partai dan manajemen partai.
Penerapan angka parliamentary threshold sebesar lima persen pada Pemilu 2014 tentu hanya akan menguntungkan partai- partai papan atas seperti Demokrat, Golkar, dan PDI-P yang sudah memiliki manajemen kaderisasi dan jaringan politik yang hampir merata di seluruh Indonesia.
Sementara, usulan meningkatkan angka parliamentary threshold hingga 5 persen mungkin tidak terlalu menguntungkan bagi partai lapis menengah (PKS, PAN, PPP, dan PKB) dan partai lapis bawah ( Gerindra dan Hanura).
Hampir dipastikan akan terjadi perebutan lahan suara dan kanibalisasi politik di antara partai-partai di lapis menengah/bawah. Dan diperkirakan akan ada 2-3 partai yang akan terlempar dari DPR karena tidak memenuhi angka lima persen.
Hemat penulis, usulan yang moderat untuk meningkatkan parliamentary threshold di 2014 adalah sebesar 3,5 persen pada level pusat dan daerah. Angka ini cukup moderat untuk memberikan kesempatan bagi partai politik untuk memperkuat kelembagaan partai politik.
Sumber: Harian Koran Jakarta, 30 Juni 2010
 |
Subscribe to this comment's feed
Opini-opini Charta Politika Indonesia.