Pembentukan Sekretariat Gabungan (Setgab) partai koalisi sampai saat ini masih mengundang reaksi beragam. Hal ini semakin mencuat manakala isu ‘dana aspirasi’ bergulir. Bisa terlihat bagaimana terjadi ketidakharmonisan anggota setgab dalam menyikapi isu ini. Kondisi ini membuat banyak pihak kembali mempertanyakan efektifitas dari keberadaan setgab.

Belum lagi kontroversi terpilihnya Aburizal Bakrie sebagai ketua harian. Ada yang menganggapnya sebagai bentuk konspirasi elite. Ada juga yang membelanya dengan menggunakan logika jumlah perolehan suara Golkar yang terbesar diantara partai pendukung.

Reaksi beragam ini paling tidak bersinggungan dengan dua hal. Pertama, secara normatif, berkaitan
dengan konsistensi berjalannya sistem pemerintahan presidensial yang diamanatkan dalam konstitusi. Kedua, secara empiris, berkaitan dengan upaya membangun stabilitas pemerintahan dalam sebuah koalisi multi-partai.

Melalui dua variabel itulah keberadaan setgab akan diuji. Apakah benar bahwa setgab bisa sukses berfungsi sebagai stabilisator. Atau sebaliknya, hanya akan menambah beban dari ambiguitas sistem politik yang sudah terlanjur melekat di negara kita.

Anomali Presidensial

Terpilihnya SBY untuk kedua kalinya dalam pemilihan langsung mencerminkan kuatnya kepercayaan publik terhadap beliau. Hasil pemilihan langsung ini adalah landasan dari kekuasaan yang dimiliki oleh presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara (Sartori,1997). Sebuah supremasi yang bisa digunakan untuk menyusun kabinet dan menjalankan kontrak sosial kepada masyarakat

Supremasi ini secara rasional telah digunakan SBY dengan memilih Boediono dari kaum professional
sebagai wakilnya. Sayangnya, inkonsistensi terjadi manakala dilakukan perumusan terhadap menteri di kabinet. Sekitar 60% kabinet SBY Jilid II berisikan kader parpol, bahkan beberapa diantaranya memegang jabatan ketua umum.

Kondisi ini adalah suatu anomali dari makna presidensial sesungguhnya. Presiden sudah mengeleminasi sendiri kekuasaan politiknya dengan logika parlementer yang mengedepankan terwakilinya unsur parpol. Nuansa politis sendiri pada akhirnya lebih terasa dalam pembentukan kabinet yang idealnya berkarakter zaken atau ahli.

Porsi yang diberikan oleh sistem presidensial kita terhadap parpol sendiri sebenarnya sudah bisa dikatakan berlebih. Melalui lembaga legislatif, parpol akan dimintakan persetujuannya oleh pihak eksekutif dalam pengangkatan Duta Besar, Kapolri, Panglima TNI, Deputi Senior dan Gubernur BI. Suatu keadaan yang menunjukkan adanya supremacy of parliement dalam sistem presidensial yang kita anut (Ranadireksa, 2008). Tidak heran kalau banyak yang mengatakan bahwa Indonesia menganut sistem quasi (setengah atau semi) parlementer.

Berkaca pada situasi ini, keputusan pembentukan Setgab bisa dilihat sebagai sebuah turunan dari kesalahan sikap politik yang dibangun oleh SBY sejak awal. Keputusan yang dikeluarkan sebagai bentuk “keterpaksaan” seorang presiden yang telah tersandera oleh oligarki parpol dalam pemerintahannya. Terlihat sekali bagaimana keputusan ini dibuat secara reaktif untuk menyikapi tekanan politik yang dilakukan oleh parpol-parpol pendukung.

Setgab dianggap bisa menjadi sebuah wadah baru yang menyatukan partai-partai koalisi secara lebih permanen. Secara jangka pendek, hal ini mungkin akan menurunkan suhu politik yang memang terus memanas. Akan tetapi disisi lain, keputusan ini bisa jadi akan menjadi “duri dalam daging” yang akan menyulitkan posisi politik SBY dalam tahun-tahun mendatang.

Tanpa disadari, pembentukan Setgab semakin memperlihatkan besarnya dominasi parpol dalam wilayah eksekutif. Posisi presiden dan parpol seakan-akan menjadi sejajar dalam hal kerja pemerintahan. Seorang kepala negara dan pemerintahan tidak sepatutnyalah menempatkan dirinya dalam satu wadah yang semuanya berisikan orang-orang parpol.

Selain itu, perlu diingat bahwa eksekutif tidak hanya terbentuk dari gabungan parpol saja. Beberapa menteri, bahkan Wakil Presiden, adalah unsur yang juga membentuk pemerintahan yang ada. Kehadiran Setgab ini bisa jadi akan semakin memperkecil ruang gerak mereka dalam mengeluarkan suatu kebijakan.

Seperti kita ketahui, konflik sering terjadi diantara menteri profesional dengan partai dalam proses pengambilan kebijakan. Yang paling menghebohkan tentu saja adalah konflik antara Aburizal Bakrie (Ical) dengan Sri Mulyani, yang disebut-sebut berpengaruh dalam sikap Partai Golkar di kasus Century. Terbentuknya Setgab sendiri bukan tidak mungkin malah berpotensi memunculkan konflik Ical vs Sri Mulyani Jilid II, III, dan seterusnya.

Instabilitas Permanen

Bisa disimpulkan bahwa telah terjadi distorsi dalam proses demokratisasi di negara kita. Demokratisasi yang telah terkungkung oleh proses kartelisasi dengan partai sebagai aktor utamanya. Kartelisasi yang pada akhirnya akan menghasilkan periode dimana partai lebih mengurus kepentingannya sendiri (Katz dan Mair, 1995)

Alih-alih ingin membangun suatu stabilitas, dominasi politik kartel malah bisa menjadi bibit terjadinya
instabilitas permanen. Instabilitas yang disebabkan oleh konflik di tingkat para elite, ataupun konflik yang diakibatkan oleh krisis kepercayaan di level masyarakat.

Di tingkat elite, konflik akan terjadi diantara parpol pendukung koalisi untuk merebut posisi dominan dalam setgab. Pilihan terhadap seorang ketua umum golkar akan terus menjadi sorotan bagi partai lainnya. Hal ini bisa berimplikasi pada terbentuknya ‘faksionalisme’ dalam tubuh setgab sendiri.
Belum lagi intervensi dari parpol terhadap unsur pemerintah yang berasal dari kaum profesional.

Presiden bukan hanya harus berhadapan dengan parpol dalam konteks hubungan eksekutif-legislatif, akan tetapi juga didalam internal pemerintahannya.

Disisi lain, dominasi parpol dalam pemerintahan berarti menegasikan peran masyarakat sebagai pemegang kontrak sosial dalam pemilu langsung. Pada akhirnya, akan terbentuk apatisme publik secara menyeluruh baik kepada lembaga eksekutif dan legislatif secara bersamaan.

Roda pemerintahan SBY-Boediono masih harus berjalan empat tahun kedepan. Selama itu pulah tugas berat akan terus berdatangan. Sebuah tantangan yang memang membutuhkan stabilitas politik sebagai faktor pendukungnya. Stabilitas yang membutuhkan ijtihad politik yang berani dan berkelanjutan. Suatu Ijtihad yang harus berlandaskan pada logika tata negara, dan bukan tata kuasa, semoga!

Sumber: Majalah Mimbar Politik Edisi 58 Bulan Juli 2010

Comments (0)

Subscribe to this comment's feed