 Gejala paradoks tengah terjadi di pentas politik Indonesia. Di tengah liberalisasi politik yang semakin deras mengubah berbagai dimensi sistem politik, kampanye terbuka di Pemilu 2009 justru terkesan bagaikan sayur kurang garam, alias hambar.
Sebanyak 38 parpol yang bertarung di tingkat nasional dan belasan ribu calon anggota legislatif untuk DPR yang bertarung dengan sistem suara terbanyak, semestinya akan membuat panggung politik semakin dinamis. Namun, realitas yang dipertontonkan parpol pada awal masa kampanye terbuka ternyata justru sebaliknya. Mayoritas kontestan Pemilu seolah gelagapan dan tergopoh-gopoh menyuguhkan model kampanye terbuka yang menarik perhatian publik.
Jika dibandingkan dengan Pemilu 1999 dan 2004, gairah dan antusiasme publik secara umum terlihat menurun. Bahkan di beberapa daerah, kampanye terbuka parpol tertentu, umumnya parpol baru, terpaksa dibatalkan karena minimnya peserta kampanye.
Partai-partai besar pun masih terjebak dengan gaya kampanye Pemilu 2004 yang lebih menyerupai pentas hiburan rakyat yang meriah, ketimbang kampanye politik yang informatif dan mencerdaskan. Sejumlah stasiun TV malah sempat menayangkan kampanye parpol yang menonjolkan suguhan atraksi penari erotis, yang tragisnya disaksikan anak di bawah umur yang banyak berkeliaran di lokasi kampanye.
Memang, kejenuhan publik akibat frekuensi pilkada yang tinggi, bisa juga dihitung sebagai faktor penyebab turunnya antusiasme publik. Namun, kampanye terbuka yang hambar pada Pemilu 2009 ini sesungguhnya potret yang paling vulgar atas realitas internal parpol di Indonesia.
Relevansi Kampanye Terbuka
Kampanye terbuka sebetulnya masih memiliki relevansi dan arti yang sangat strategis dalam dua hal. Pertama, sebagai momentum strategis mobilisasi mesin partai secara massif. Kedua, untuk merebut simpati pemilih rasional dan masa mengambang.
Jika kampanye tertutup memiliki pengaruh yang relatif terbatas untuk membangkitkan militansi kader partai, pencitraan, dan pembentukan opini publik, kampanye terbuka merupakan momentum bagi kontestan pemilu untuk secara internal menggerakkan mesin partai secara optimal, dan secara eksternal merebut suara dari para pemilih yang belum menentukan pilihannya.
Melalui pengorganisasian kampanye terbuka dan rapat umum, aktivis partai di berbagai tingkatan dipaksa untuk bergerak melakukan koordinasi dan memobilisasi jaringan konstituen. Harga diri pengurus partai di daerah sangat dipertaruhkan dalam pengorganisasian kampanye terbuka. Jumlah massa yang berhasil didatangkan merupakan parameter dari kinerja partai di daerah tersebut. Pengurus partai di tingkat lokal yang sukses mendatangkan masa partai yang memenuhi area kampanye tentu saja akan naik pamornya di mata elit partai di tingkat pusat.
Ironisnya, kerap kali kemeriahan acara dan membeludaknya peserta kampanye terbuka tidak berbanding lurus dengan perolehan suara partai tersebut. Pada Pemilu 1999 dan 2004, ada sejumlah partai baru yang ketika kampanye terbuka disesaki puluhan ribu massa, namun perolehan suaranya tak mampu untuk melewati angka 2%. Ini umumnya terjadi ketika mobilisasi massa hanya terjadi lewat ikatan transaksional, dan bukan jalur pengkaderan yang dibangun mesin politik partai.
Kampanye terbuka dan rapat umum juga menjadi ajang pamer kekuatan kualitas para kader. Rapat umum terbuka semestinya dapat menjelma menjadi panggung politik bagi orator partai nan handal, yang tidak saja membangkitkan militansi kader partai, tapi mewarnai opini publik di masa kampanye, melalui gagasan dan wacana yang tentunya ditujukan untuk merebut simpati publik.
Di setiap pemilu, persentase pemilih rasional yang belum menentukan pilihannya hingga beberapa hari sebelum hari pemilihan, cukup signifikan untuk dijadikan target bagi parpol. Pemilih rasional akan memutuskan pilihannya di hari-hari terakhir berdasarkan informasi yang mereka terima di masa akhir kampanye. Parpol yang berhasil secara efektif mendominasi panggung wacana di media lewat pesan-pesan politik simpatik, tentu punya kans yang lebih baik untuk mendulang suara pemilih rasional.
Kebanyakan panggung kampanye parpol belakangan ini hanya merupakan parade orasi yang membosankan, dengan nuansa kata yang sangat abstrak dan normatif. Dalam kondisi seperti ini, jangan salahkan rakyat yang kemudian lebih terpikat oleh suguhan atraksi provokatif dari penyanyi dangdut daripada menyimak orasi para caleg.
Metode "Politainment"
Untuk menyiasati arus liberalisasi politik di satu sisi, dan kejenuhan publik di sisi lain, parpol sudah selayaknya menemukan gaya kampanye alternatif dan merumuskan metode terobosan. Salah satunya adalah model pendekatan politainment, yaitu menggabungkan antara politics dan entertainment, dengan menyelipkan substansi pesan politik secara kreatif dalam kemasan acara kampanye yang menghibur (Dortner 2001).
Metode politainment ini merupakan gaya komunikasi politik yang juga marak di negara-negara demokrasi mapan. Gaya komunikasi politik politainment bak jurus pamungkas untuk menyiasati kecenderungan publik yang semakin pragmatis dan apatis terhadap politik dan ideologi, serta menarik perhatian media masa yang sarat dengan kepentingan bisnis.
Nuansa politainment ini sangat jelas terlihat di Konvensi Partai Demokrat dan Partai Republik di AS saat pilpres tahun lalu, ketika kombinasi antara atraksi menarik selebriti dan orasi memukau politisi, mampu menyedot perhatian media massa.
Harus diingat, kampanye terbuka bukan sekadar mobilisasi masa dan parade orasi. Lebih dari itu, kampanye terbuka harus memberikan efek yang signifikan bagi citra partai dan opini publik yang didapat melalui liputan media.
Sejumlah faktor bisa menjelaskan absennya model kampanye politainment dalam Pemilu 2009 ini. Selain faktor klasik yaitu minimnya ketersediaan dana dari mayoritas parpol, terdapat juga beberapa hal lainnya.
Pertama, lemahnya sistem kaderisasi internal partai. Jika saja parpol yang sebagian besar lahir pada 1998 serius melakukan proses kaderisasi, maka waktu satu dasawarsa semestinya cukup untuk menampilkan kader-kader berkualitas yang dapat menjadi magnet penyedot massa melalui kekuatan orasi politik yang inspirasional dan mencerdaskan. Bagaimanapun orasi adalah unsur inti dan daya tarik utama dari aktivitas politik. Di negara dengan sistem demokrasi liberal, hanya politisi dengan karakter personal yang kokoh dan kapasitas orasi yang memukau yang memiliki karier panjang di pentas politik.
Parpol juga tidak perlu menyewa jasa event organizer profesional untuk kegiatan kampanye karena tersedianya kader-kader muda partai yang sigap dan terlatih untuk menyelenggarakan aktivitas kampanye yang inovatif dan responsif terhadap kecenderungan perilaku pemilih yang paling mutakhir. Litbang parpol idealnya dapat menggodok format kampanye politainment yang selain dapat menyedot masa, juga begitu "seksi" untuk menjadi rebutan liputan media. Sebagai gambaran, parpol modern di negara-negara maju pada umumnya mengalokasikan 10% dari biaya kampanye khusus untuk aktivitas riset yang menentukan format dan strategi kampanye.
Kedua, terkait dengan sistem suara terbanyak yang mulai diberlakukan pada pemilu legislatif tahun ini. Sistem ini menuntut seluruh caleg untuk habis-habisan turun ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Persaingan keras bahkan juga terjadi sesama kader partai. Dapat dibayangkan, dalam kondisi ini seluruh konsentrasi kader partai akan tercurah untuk menang di dapilnya masing-masing. Konsentrasi pengurus partai kemudian terbelah antara kepentingan karier politik personal dan kelangsungan hidup organisasi partai. Litbang partai, departemen kaderisasi dan organisasi, bahkan juga badan pemenangan pemilu di kebanyakan parpol kemudian mengalami mati suri selama masa kampanye.
Dalam realita internal seperti ini, amatlah berat bagi parpol untuk mengandalkan kampanye terbuka sebagai momentum untuk mengamankan konstituen tradisional dan meraup suara dari pemilih rasional. Di masa depan, hanya parpol yang mampu keluar dari jebakan kampanye hambar dan mampu untuk secara cerdas merumuskan model kampanye politainment, yang akan bertahan di pentas politik nasional. Sumber: Suara Pembaruan, 23 Maret 2009
 |
Subscribe to this comment's feed
Opini-opini Charta Politika Indonesia.