Archive for month: January, 2022

Di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), isu presiden tiga periode pernah menggelinding. Pada masa Presiden Jokowi, kita kembali mendengar lagu lawas itu. Setidaknya, sejak akhir 2019 sampai awal 2022 ini, Jokowi terus didorong oleh sebagian pihak untuk tampil kembali di pemilu berikutnya.

Dalam berbagai kesempatan, Jokowi sudah menolak wacana presiden tiga periode. Tetapi dalam dua tahun terakhir, kita disuguhkan deklarasi pasangan Jokowi (capres) – Prabowo (cawapres) untuk berlaga di Pilpres 2024. Kini muncul lagi ide aneh untuk membentuk paket Prabowo (capres) – Jokowi (cawapres). Di sisi lain, kasak-kusuk penundaan Pemilu 2024 juga terdengar.

J.B. Delston (2016) dalam Public Reason and Its Limits: The Role of Truth in Politics, menguraikan soal pengambilan keputusan politik, mengacu pada pandangan John Rawls yang disebut sebagai “alasan publik”. Dalam derajat tertentu, pejabat tidak boleh memaksakan kehendak privat, lalu mengabaikan aspirasi publik.

Bagaimana suara opini publik terhadap desas-desus tiga periode dan hajatan Pemilu 2024 itu? Pada tanggal 9 Januari 2022, Charta Politika Indonesia (CPI) menggelar rilis survei nasional bertajuk “Refleksi Akhir Tahun 2021: Kondisi Politik, Ekonomi dan Hukum di Masa Pandemi”.

Data survei CPI (29 November – 6 Desember 2021) mengenai perpanjangan masa jabatan presiden, dari hampir 50% responden yang mengetahui wacana tersebut, hasilnya mayoritas menyatakan tidak setuju dengan masa jabatan presiden tiga periode.

Sementara itu, tingkat pengetahuan publik seputar pemilu yang akan digelar pada 2024 berada di angka hampir 60%. Dari jumlah itu, menurut hasil survei CPI, mayoritas menyatakan setuju dengan penyelenggaraan Pileg–Pilpres dan Pilkada secara bersamaan pada 2024. Sedangkan isu penundaan Pemilu 2024 menjadi 2027, sebagian besar responden menyatakan tidak setuju.

Sejumlah lembaga survei lainnya pun menemukan hasil serupa. Artinya, persistensi masyarakat terhadap demokrasi dan konstitusi telah mengental. Dalam postulat Lord Acton: power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely (kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut).

Pesan moralnya jelas, bahwa kekuasaan harus dibatasi agar tidak terbius dalam perangkap otoritarian. Mantra tiga periode akan memunculkan glorifikasi terhadap individu. Budaya politik kultus juga akan mengedepan. Keadilan tiap warga negara akan akses untuk berpartisipasi dalam pemilu terjadwal akan terbonsaikan.

Jika kekuasaan presiden dua periode tidak diberi limitasi, maka stok putra-putri terbaik bangsa ini akan mengalami stagnasi. Gula kekuasaan yang dinikmati secara overdosis sangat destruktif bagi bangunan demokrasi. Dampak susulannya, bahkan bisa memicu distrust dari publik.

Pemilu 2024 merupakan wahana untuk menyiapkan regenerasi kepemimpinan sesuai kalender konstitusi. Dalam peta politik elektoral termutakhir, masing-masing partai politik, termasuk bakal calon presiden telah bermanuver menyongsong kompetisi elektoral di Pilpres 2024 nanti.

Dalam sejarah politik Indonesia, masa jabatan presiden dua periode sejak reformasi 1998 sejatinya adalah koreksi terhadap durasi kekuasaan yang terlalu lama di era orde lama maupun orde baru. Sebab itu, masa jabatan presiden dua periode mesti diproteksi sebagai mandat demokrasi konstitusional yang sejauh ini relatif stabil.

Kekuasaan memang terasa manis bagai madu, tetapi seketika dapat menjelma menjadi racun jika berkuasa melampaui batas. Itulah yang menjelaskan, misalnya, negara Perancis mengurangi masa jabatan presiden dari tujuh tahun menjadi lima tahun.

Pada 2009, Presiden Hugo Chavez Venezuela saat itu menghilangkan aturan masa jabatan presiden dua periode. Diego A. Zambrano (2019) dalam artikelnya The Constitutional Path to Dictatorship in Venezuela telah menggambarkan betapa platform ekstra konstitusional disertai referendum menggiring Venezuela ke dalam sistem “hiperpresidensial” menuju otoritarianisme.

Amerika Serikat (AS) masih menjadi trendsetter dalam hal pembatasan periode masa jabatan presiden. Mandat konstitusi di AS semula membuka kran jabatan presiden tanpa batas. Tetapi George Washington, presiden pertama AS, tidak tergoda untuk menikmati kursi empuk kekuasaan, justru ia mewariskan keteladanan yang istimewa.

George Washington hanya ingin menjabat dua periode saja, kendati loyalisnya terus mendorong maju kembali. Jokowi juga tak henti-hentinya didukung relawan JokPro agar menjabat tiga periode. Tetapi, Jokowi berulang kali menolak usulan tersebut.

Kalau Jokowi dan Prabowo berduet di Pilpres 2024 beralaskan kontingensi untuk menghilangkan polarisasi politik ekstrem (residu dari Pilpres 2014 dan Pilpres 2019), justru relasi kausalnya kurang tepat.

Polarisasi terjadi bukan karena siapa kontestan yang bertarung, tapi bagaimana cara kontestasi itu berlangsung dalam kerangka demokrasi berkeadaban. Kuncinya terletak pada aktor politik, koalisi parpol dan masyarakat umum agar mengisi ruang kampanye politik dengan kedalaman etik, keluasan nalar kognitif, dan keindahan ekspresif.

Aspirasi rakyat yang didominasi oleh penolakan terhadap wacana tiga periode hendaknya didengarkan oleh segenap pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan. Bukankah inti demokrasi adalah mendengar suara rakyat?

 

 

Mawardin,
peneliti Charta Politika Indonesia
Sumber: https://bit.ly/3FTiI4d ~ Qureta (24 Januari 2022)
Sumber foto: CNN Indonesia

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) telah merayakan hari lahirnya yang ke-49 tahun pada 10 Januari 2022. Usia partai banteng itu hampir mendekati kepala lima, setahun lagi menginjak usia emas ke-50. Pergumulan politik PDI-P yang penuh liku-liku mengingatkan kita pada istilah Tan Malaka: terbentur, terbentur, terbentur, terbentuk.

Dinamika Suara

Partai besutan Megawati Soekarnoputri itu pernah bergelut panjang di bawah tekanan rezim otoritarian Orde Baru. Megawati ibarat berlian yang ditempa oleh benturan-benturan politik yang keras sehingga tumbuh berkilau. Penggemar bunga itu dianggap sebagai sosok pendiam, namun sejatinya ia berkontemplasi untuk menyerap mega-mega politik di sekelilingnya.

PDI masa Orde Baru ditandai dengan pertarungan sengit antara kubu Soerjadi yang diakui pemerintah, melawan Megawati. Akibat tuntutan reformasi dari segala penjuru, penguasa Soeharto pun tumbang. Babak baru dimulai, dan bendera PDI Perjuangan berkibar, dideklarasikan sebagai transformasi dari PDI Pro-Mega. Pada pemilu pertama era reformasi, PDI-P mendulang suara sebesar 33,74%.

Kendati PDI-P sebagai pemenang pemilu 1999 itu, bukan berarti kursi presiden seketika bisa direngkuh dalam Sidang Umum MPR. Megawati semula di posisi wakil presiden, mendampingi presiden terpilih, Gus Dur. Pasca Gus Dur lengser, barulah Megawati menjadi Presiden RI, bahkan ia menjadi perempuan pertama di Indonesia yang menduduki jabatan presiden.

Laju kebangkitan kaum fundamentalis yang bersahutan dengan politisasi agama, lantas Megawati dihadang oleh segelintir orang melalui fatwa haram presiden perempuan. Tak hanya itu, PDI-P dicap dengan label negatif, mulai dari isu pro-komunis hingga Islam-fobia. Benturan demi benturan juga tercermin pada konflik internal di partai berbasis Soekarnois itu.

Beberapa politisi PDI-P yang menantang titah Megawati, kemudian mendirikan partai baru. Sebut saja Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK) yang digawangi Eros Djarot, Partai Indonesia Tanah Air Kita (PITA) yang diketuai Dimyati Hartono. Ada juga Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) yang diprakarsai Laksamana Sukardi dan Roy BB Janis. Tetapi, PNBK, PITA, dan PDP menelan pil pahit kekalahan.

Imbas dari migrasi kader tentu saja berpengaruh terhadap penggembosan suara PDI-P, walau tidak begitu signifikan. Belum lagi putri-putri Soekarno lainnya memakai baju partai yang berbeda. Ada PNI Marhaenisme pimpinan Sukmawati Soekarnoputri, juga Partai Pelopor pimpinan Rachmawati Soekarnoputri, tetapi keburu layu sebelum berkembang.  

Pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri, keputusan menaikkan harga BBM, tarif dasar listrik, dan telepon menjadi santapan oposisi. Ironi lepasnya Sipadan dan Ligitan, Megawati yang disalahkan. Citra politik Megawati selaku petahana pun terbonsaikan dalam periode masa jabatan presiden yang begitu singkat.

Walhasil, pada Pemilu 2004, perolehan suara PDI-P menurun ke angka 18,53%. Sedangkan Pemilu 2009, suara PDI-P terus anjlok sebesar 14,03%. Di sisi lain, Partai Demokrat di bawah komando Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meraup kemenangan pada pemilu 2009 sebesar 20,04%.

Seiring perjalanan waktu, PDI-P kembali memenangkan pemilu berikutnya pasca kedigdayaan SBY mulai luntur. Di tengah kegalauan nasional, lalu meteor politik baru meluncur dari Solo, Jokowi. Pada Pemilu 2014, PDI-P meraih suara sebesar 18,95%. Ihwal itu juga berkat tirakat politik PDI-P tatkala memijak garis oposisi di era pemerintahan SBY.

Tampilnya Jokowi ke panggung politik nasional memberi kredit poin tersendiri bagi Megawati selaku King Maker. Efek Jokowi tampak bertuah, dan membawa hoki politik. Suara PDI-P melonjak naik menjadi 19,33% pada Pemilu 2019. Dalam konstelasi politik mutakhir, semakin ramai percakapan seputar suksesi kepemimpinan nasional menjelang Pemilu 2024.

Menyongsong Pemilu 2024

Pesta demokrasi 2024 akan menjadi tantangan PDI-P, apakah kian melesat atau meleset? Data survei dari Charta Politika (29 November – 6 Desember 2021) dan sejumlah lembaga survei kredibel lainnya menemukan elektabilitas Ganjar Pranowo bertengger di posisi paling top, saling salip dengan Prabowo Subianto. Elektabilitas PDI-P juga tertinggi.

Hasil survei persepsi bisa saja berubah di masa mendatang. Lagi pula, Pemilu 2024 masih lama dalam ukuran kalender politik. Artinya, ruang evaluasi dan inovasi siasat cukup terbuka bagi kader potensial untuk melentingkan elektabilitas. Modal elektoral PDI-P tentu sangat memadai lantaran basis massa yang solid dan infrastruktur politik yang mapan.

Tak bisa dimungkiri, kharisma Megawati sebagai solidarity maker ikut merekatkan soliditas kader di akar rumput. Terlepas dari terpaan suara bernada minor yang dialamatkan ke PDI-P, partai ini tergolong sukses menggembleng banteng-banteng unggulan menjadi pemimpin daerah maupun nasional yang kompetitif.

Habis Jokowi, terbitlah Ganjar Pranowo hingga Tri Rismaharini. Di kalangan intelektual PDI-P, terdapat Budiman Sudjatmiko, Zuhairi Misrawi, Arif Budimanta, dan sebagainya yang turut membangun diskursus pemikiran yang progresif. Termasuk Puan Maharani, bukan semata trah Soekarno, tapi juga berpengalaman di ranah eksekutif maupun legislatif.

Namun demikian, sulit dibantah adanya sebagian kader banteng yang terseret korupsi. Karena itu, pimpinan sentral PDI-P hendaknya menutupi celah permainan nakal politikus. Saat yang sama, penguatan manajemen risiko sangat urgen agar terhindar dari kasus rasuah.

Mencairkan Ketegangan

Salah satu citra yang kerap dilekatkan kepada PDIP adalah stigmatisasi “kiri” dengan makna peyoratif. Maka, PDI-P terbelenggu dalam relasi antagonistik dengan kubu Islam kanan. Namun demikian, Idris Thaha (2018) dalam disertasinya berjudul PDI Perjuangan dan Islam (Kajian atas Akomodasi Islam dalam Politik) menemukan justru PDI-P mengakomodasi aspirasi umat Islam di Indonesia.

Akomodasi politik itu, menurut studi Idris Thaha, antara lain, yakni akomodasi struktural di tingkat DPP PDI-P, akomodasi institusional dengan pendirian organisasi sayap (Bamusi), akomodasi elite partai dengan perekrutan aktivis Muslim dalam struktur DPP PDI-P dan menempati jabatan strategis seperti sekretaris jenderal, dan akomodasi aktivitas keagamaan dan regulasi bernomenklatur Islam.

Ketika PDIP-P mendirikan Bamusi (Baitul Muslimin Indonesia) dapat ditilik sebagai santrinisasi rumah kaum abangan tersebut. Hal ini tak bisa dilepaskan dari peran alm. Taufik Kiemas (TK) yang berdarah “Masyumi” untuk mencairkan ketegangan antara kutub nasionalis dan agamis. Meminjam istilah Buya Syafii Maarif, TK (alumni GMNI) serupa ‘masyumi berkepala banteng’.

Lalu apa selanjutnya? Nalar keislaman dan kebangsaan tak perlu dikontradiksikan lagi. Benar bahwa NKRI, pluralisme, toleransi, Bineka Tunggal Ika, dan sejenisnya harus diperjuangkan. Tetapi jangan lupa, konstituen PDI-P di pelosok-pelosok bisa dikatakan masih termarginalkan secara ekonomi. PDI-P yang membawa semangat marhaenisme ataupun nasionalisme kerakyatan seyogianya menajam ke bawah, lalu diterjemahkan secara praksis-operasional oleh para kader.

Maka, perjuangan kelas dalam bingkai keadilan sosial, mengatasi ketimpangan, mengangkat martabat wong cilik harus menjadi titik berat PDI-P ke depan. Dengan begitu, militansi kawula merah bukan sekadar di arena “culture war”, tapi juga terpantul dalam kebijakan ekonomi-politik yang berpihak pada kaum marhaen.

“Saya seorang nasionalis, tapi nasionalis marhaen, hidup dengan kaum marhaen, mati dengan marhaen”, kata Sukarno (1933) dalam Mencapai Indonesia Merdeka. Begitulah.

 

 

Mawardin,
peneliti Charta Politika

Sumber: https://bit.ly/3nz8KyG
Kumparan, 17 Januari 2022
Foto: Jamal Ramadhan/kumparan