Nasdem-Demokrat-PKS Tak Kunjung Umumkan Koalisi, Diprediksi karena Kedekatan Surya Paloh-Jokowi

/0 Comments/in

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menduga, Partai Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak kunjung meresmikan koalisi mereka karena posisi Nasdem yang kompleks.

Nasdem hingga kini masih menjadi bagian dari partai pro pemerintah. Sementara, Demokrat dan PKS sejak lama menjadi oposisi pemerintahan Presiden Jokowi.
Secara etika, sulit bagi Nasdem berkoalisi untuk Pemilu 2024 dengan partai yang kini berada di luar pemerintahan.

“Ada konsekuensi politik yang harus diperhitungkan. Apakah ketika kemudian bergabung dengan partai-partai oposisi, katakanlah PKS dan Demokrat, etikanya kan dia harusnya keluar dari koalisi,” kata Yunarto kepada Kompas.com, Selasa (20/9/2022).
“Pertanyaannya, apakah Nasdem sudah siap?” tuturnya.

Tak hanya itu, kata Yunarto, sejak lama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh punya kedekatan personal dengan Presiden Jokowi.

Situasi ini dinilai kian menyulitkan Nasdem untuk mengumumkan koalisi mereka bersama partai opisisi.
“Kita tahu hubungan personal antara SBY dengan Jokowi juga dari Pemilu 2014 sudah sangat dekat. Bukan hanya dalam konteks politik, bahkan sering disebut sebagai adik kakak kalau menurut istilah Surya Paloh,” ujar Yunarto.

Oleh karenanya, Yunarto menilai, pernyataan-pernyataan menyerang pemerintah yang kerap dilontarkan Demokrat dan PKS menjadi beban tersendiri bagi Nasdem.

Di satu sisi, Nasdem tengah menjajaki kedua partai itu. Di saat bersamaan, partai besutan Surya Paloh tersebut masih menjadi bagian dari pemerintah itu sendiri.

Bagi Demokrat dan PKS yang berada di luar pemerintahan, tak ada beban jika mereka mengkritik pemerintah.

Sebaliknya, sentilan-sentilan keduanya ke pemerintah bisa merugikan dan membuat Nasdem serba salah.
“Ketika yang diserang adalah pemerintah, artinya kan bagian di antaranya adalah koalisi partai, termasuk Nasdem. Itu yang menurut saya menyulitkan Nasdem,” ucap Yunarto.

Namun begitu, lanjut Yunarto, dinamika ini tetap tak menutup kemungkinan ketiga partai untuk berkoalisi pada pemilu nanti.

Sebagaimana diketahui, Nasdem, Demokrat, dan PKS sejak lama saling melakukan penjajakan untuk kepentingan Pemilu 2024.

Baru-baru ini, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan, rencana pembentukan koalisi partainya dengan PKS dan Demokrat semakin menguat.

Bahkan, dia menyebut, persentase keberhasilannya bisa dikatakan berada di angka 80 persen.

“Bisa jadi (80 persen) kalau kesepakatan beberapa hal terpenuhi. Di sana lah kemudian seni diplomasinya ya tentu ada beberapa hal yang terus menerus dibicarakan,” kata Willy ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (19/9/2022).

Penulis : Fitria Chusna Farisa
Editor : Fitria Chusna Farisa
Foto : HARYANTI PUSPA SARI
Sumber : https://bit.ly/3BDjORJ

 

 

Sebut Pemilu 2024 Berpotensi Tak Jujur, SBY Dinilai Mulai “Perang Terbuka” dengan Rezim Jokowi

/0 Comments/in

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hendak mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo lewat pernyataannya soal tanda-tanda Pemilu 2024 tidak jujur.

Menurut Yunarto, Demokrat sedang memulai “perang terbuka” dengan rezim pemerintah kini. “Buat saya ini laksana sebuah gong yang dipukul oleh Partai Demokrat untuk menyatakan perang terbuka secara politik dengan rezim Jokowi,” kata Yunarto kepada Kompas.com, Senin (19/9/2022).

Dugaan Yunarto ini bukan tanpa alasan. Sebabnya, pernyataan SBY disampaikan berdekatan dengan serangkaian kritik yang dilemparkan Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), terhadap pemerintahan Jokowi.

Dalam momen Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Demokrat yang digelar Kamis (15/9/2022), AHY mengeklaim kepemimpinan Sang Ayah lebih baik dibanding rezim Jokowi dalam berbagai aspek.

Oleh karenanya, serangan yang disampaikan bapak-anak partai oposisi ini boleh jadi bertujuan untuk memulai “pertempuran” dengan pemerintahan kini.

“Inilah positioning politik yang memang diambil oleh mereka di 2024,” ujar Yunarto.

Namun begitu, Yunarto menilai, pernyataan SBY juga bagian dari politik melankolis yang menjadi gaya dari Presiden ke-6 RI itu sejak dulu.

Sejak menjadi oposisi, kata Yunarto, SBY kerap membuat pernyataan dan sikap yang cenderung bernada muram dan terkesan dizalimi. Ini bertujuan untuk mendapat simpati publik.

“Ini memang gaya melankolis SBY yang sudah menjadi karakter pimpinannya,” ujarnya.

Lebih jauh, Yunarto berpendapat, ucapan SBY juga bisa ditafsirkan berkaitan dengan pernyataan Anies Baswedan baru-baru ini soal kesiapannya maju sebagai calon presiden pada Pemilu 2024.

Selama ini, Gubernur DKI Jakarta itu menjadi salah satu figur simbol kelompok yang berseberangan dengan Jokowi.

Belakangan, nama Anies digadang-gadang bakal dicalonkan sebagai presiden. Dia disebut-sebut berpotensi diusung oleh Demokrat, Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Oleh karenanya, menurut Yunarto, tak menutup kemungkinan pernyataan SBY itu digulirkan sebagai sinyal dukungan Demokrat buat pecalonan Anies.

“Jadi mungkin saja ini sebuah kesamaan sikap yang mungkin saja berujung menjadi sebuah koalisi untuk mendukung Anies,” kata dia.

Sebelumnya diberitakan, SBY mengaku mendengar kabar ada tanda-tanda bahwa Pemilu 2024 akan diselenggarakan dengan tidak jujur dan adil. Karena adanya informasi tersebut, SBY mengatakan harus turun gunung.

“Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilihan Umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil,” kata SBY saat berpidato di acara Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat, Kamis (15/9/2022).

SBY menyebutkan bahwa berdasarkan informasi yang ia terima, Pilpres 2024 akan diatur sehingga hanya diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden.

“Konon, akan diatur dalam Pemilihan Presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka,” ujar SBY.

Namun demikian, SBY tidak menjelaskan siapa pihak yang ia maksud sebagai “mereka”.

“Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri, bersama koalisi tentunya. Jahat bukan? Menginjak-injak hak rakyat bukan” kata mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu.

Fitria Chusna Farisa
Foto : KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO
Sumber : https://bit.ly/3BwOZxS

Elektabilitas Anies dan Ganjar Berpeluang Terus Meningkat

/0 Comments/in

Jakarta, Beritasatu.com – Ada tiga tokoh nasional yang memiliki tingkat elektabilitas signifikan dalam konteks menjelang Pemilu 2024 berdasarkan hasil rilis sejumlah lembaga survei. Tiga tokoh tersebut yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Terkait hal itu, elektabilitas Anies serta Ganjar dipandang masih berpeluang untuk terus meningkat.

Demikian disampaikan oleh Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya pada acara News On The Spot yang disiarkan Beritasatu TV dengan tajuk “Peluang Ganjar dan Anies di 2024.”

“Betul bahwa kalau ada anggapan siapa yang masih berpeluang naik elektabilitasnya, siapa yang berpeluang stagnan di antara ketiga nama itu, betul saya ingin mengatakan bahwa peluang Mas Ganjar dengan Mas Anies itu lebih tinggi dibanding Pak Prabowo untuk bisa mengalami growth,” kata Yunarto di acara tersebut, dikutip pada akun Youtube BeritaSatu, Sabtu (17/9/2022).

Pandangan Yunarto tersebut berdasarkan pada temuan bahwa tingkat pengenalan Prabowo di publik sudah mencapai angka maksimal. Dia mengungkapkan, terdapat sebuah rumus untuk memahami elektabilitas seseorang. Rumus tersebut bermula dari tingkat pengenalan, kesukaan, lalu elektabilitas.

Dari yang Yunarto rangkum berdasarkan rilis sejumlah lembaga survei, tingkat pengenalan Prabowo sudah di atas 95%, sementara Anies berada di kisaran 87%-89%, sedangkan Ganjar di sekitar angka 74%-78%. Dia menuturkan, ketika masa kampanye dimulai, tingkat pengenalan ketiganya dari sebelumnya jomplang akan setara satu sama lain karena bakal diumumkan ke seluruh Indonesia sosok-sosok yang menjadi calon presiden (capres).

“Biasanya yang tingkat pengenalannya sekarang di survei rendah, itu kemudian akan naik dan otomatis elektabilitas juga mungkin naik. Dilihat dari sisi itu memang peluang dari Mas Anies dan Mas Ganjar untuk menaikkan elektabilitasnya itu masih lebih ada ruang gerak dibandingkan dengan Pak Prabowo,” tutur Yunarto.

Hanya saja, Yunarto menekankan elektabilitas seseorang tidak hanya mengacu pada apa yang dia paparkan tersebut. Dia menjelaskan, terdapat variabel-variabel lainnya yang turut menentukan elektabilitas seseorang.

“Teorinya seperti itu walaupun ada variabel-variabel lain yang akan menentukan berapa jumlah partai yang akan bekerja secara politik, berapa banyak relawan, termasuk efektivitas dari melakukan kampanye,” ucap Yunarto.

Oleh : Muhammad Aulia / WM
Foto : Istimewa
Sumber : https://bit.ly/3UksKE2

Anies Baswedan Nyatakan Siap Maju Capres 2024, Analis: Kode buat Parpol

/0 Comments/in

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya beranggapan, pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal kesiapannya maju sebagai calon presiden pada 2024 sebagai “kode” bagi partai-partai politik.

Sebagai informasi, Anies Baswedan, yang masa jabatannya habis bulan depan sebagai Gubernur DKI, membutuhkan partai politik untuk dapat maju dalam kontestasi.

Yunarto Wijaya menambahkan, pernyataan Anies justru bukan untuk dimaknai sebagai sinyal bahwa eks Mendikbud itu telah menggenggam tiket maju capres 2024.

Sebaliknya, pernyataan Anies itu dimaknai sebagai ajakan kepada partai politik untuk mengusung dirinya di Pilpres 2024.

“Yang diucapkan Anies dengan memilih bahasa ‘kalau ada partai mencalonkan’, ini ditujukan untuk memancing partai-partai yang saat ini memang belum sepenuhnya yakin mencalonkan siapa capres dan cawapres,” kata Yunarto ketika dihubungi, Jumat (16/9/2022).

Ia menilai, pernyataan Anies Baswedan tidak bisa dilepaskan dari konteks bahwa masa jabatannya bakal habis dalam waktu dekat.

Setelah lengser dari kursi gubernur pada 16 Oktober mendatang, Anies dianggap membutuhkan panggung politik untuk memopulerkan dirinya ke seluruh Indonesia.

“(Pernyataan Anies) adalah bentuk kesiapan beliau memancing partai-partai lain yang berpikir untuk (mencalonkan Anies) berani merapatkan barisan atau membuka komunikasi lebih terbuka supaya partai-partai mulai merapat,” ungkap Yunarto Wijaya.

“(Panggung dari partai politik) menjadi justifikasi dia keliling Indonesia, memperkenalkan diri lebih terbuka sebagai bakal calon presiden. Ketika ada partai mendeklarasikan dirinya, ini akan menjadi kendaraan yang luar biasa,” katanya lagi.

Dilansir dari Reuters, Anies Baswedan sudah menyampaikan dirinya siap untuk maju sebagai Presiden RI pada 2024, meskipun belum mengamankan tiket dari partai politik mana pun.

“Saya siap maju sebagai presiden seandainya ada partai politik mencalonkan,” kata Anies kepada Reuters dalam wawancara di Singapura.

Anies menambahkan, tidak tergabung sebagai kader partai politik membuatnya “leluasa berkomunikasi dengan seluruh faksi”.

“Survei-survei independen ini dilakukan sebelum saya bahkan berkampanye. Menurut saya, mereka memberi saya kredibilitas lebih,” ungkap eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut.

Sejauh ini, baru Partai Amanat Nasional (PAN) dan Nasdem yang telah memunculkan nama Anies Baswedan sebagai kandidat calon presiden yang mungkin mereka usung pada 2024.

Nama Anies muncul pada Rakernas PAN, di mana mereka mengusulkan sembilan nama lain yang terdiri dari para ketua umum partai Koalisi Indonesia Bersatu, Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri BUMN Erick Thohir, serta empat gubernur di Jawa yang dianggap berprestasi: Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, dan Khofifah Indar Parawansa.

Sementara itu, Nasdem memunculkan nama Anies Baswedan pada Rapimnas mereka.

Selain Anies, juga muncul nama Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

 

Penulis : Vitorio Mantalean
Editor : Novianti Setuningsih
Foto : KOMPAS.com/MUHAMMAD NAUFAL
Sumber : https://bit.ly/3LpHKMW

 

Pengamat : Prabowo Raih Keuntungan Elektoral dari PKB

/0 Comments/in

KERJA SAMA politik antara Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membawa keuntungan elektoral bagi Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto selaku calon presiden (capres) 2024. Peningkatan elektoral Prabowo berasal dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU) yang merupakan basis suara terbesar PKB di Provinsi Jawa Timur (Jatim).

“Sebagai mesin politik, PKB memiliki infrastruktur yg bisa menjadi variabel komplementer buat Prabowo, mengingat basis NU di dua pemilu lalu adalah basis yg tidak dikuasai Prabowo,” ujar Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya saat dimintai keterangannya di Jakarta, Sabtu (13/8).

Yunarto menuturkan, koalisi Gerindra dan PKB dapat mendongkrak suara Prabowo di Jatim. Dalam 2 pemilu sebelumnya Prabowo selalu mengalami kekalahan di Jatim.

Untuk memastikan hal tersebut, Yunarto menuturkan PKB memilik pekerjaan rumah untuk memastikan kepengurusan akar rumput PKB memiliki pandangan yang sama dengan kepengurusan pusat.

“Mengingat isu kurang harmonisnya antara pengurus PBNU dgn PKB yang terlihat dalam beberapa statement politik. Dan kalau di baca di survei terkahir terlihat bagaimana basis pemilih PKB sendiri malah lebih banyak memilih Gandar dibanding Prabowo atau Cak Imin,” ungkapnya.

Yunarto melanjutkan, Cak Imin selaku ketua umum PKB perlu segera melakukan konsoloidasi dan harmonisasi dengan PBNU termasuk dalam kesamaan sikap secara politik. Selain itu, PKB juga harus mampu membuka diri untuk tidak mengunci posisi calon wakil presiden (cawapres) kepada nama tunggal Cak Imin.

“Dibuka juga ke kader lain seperti ibu Khofifah yang nantinya pada masa jelang pendaftaran baru diputuskan bergantung pada siapa sosok yang lebih kuat secara elektoral,” ungkapnya. (Uta/OL-09)

 

Putra Ananda
Foto: MI/Ramdani
Sumber berita: https://bit.ly/3psvEIG

Survei Charta Politika: Ganjar Unggul Telak 71,5 Persen di Jawa Tengah, Puan Nol Koma

/0 Comments/in

TEMPO.CO, Jakarta – Lembaga survei Charta Politika merilis survei terbaru yaitu Ganjar mendominasi pilihan publik Jateng sebagai capres dengan perolehan 71,5 persen. Calon-calon potensial lainnya jauh tertinggal. Ketua DPP PDIP Puan Maharani misalnya, elektabilitasnya masih di kisaran nol koma.

Rinciannya, jika menggunakan simulasi 10 nama di Jawa Tengah, Ganjar Pranowo unggul telak 71,5 persen. Kemudian di peringkat dua teratas ada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto 7,6 persen, lalu diikuti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 6,2 persen. Calon lainnya di bawah 3 persen.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil 2,3 persen, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 1,6 persen, Menparekraf Sandiaga Uno 1,3 persen, Menteri BUMN Erick Thohir 1,1 persen, Ketua DPR Puan Maharani 0,8 persen, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa 0,8 persen, dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto 0,1 persen. Sisanya tidak tahu/tidak jawab 6,9 persen.

Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto atau biasa disapa Bambang Pacul sebelumnya menyebut, meski elektabilitas Ganjar tinggi, Gubernur Jawa Tengah itu tidak akan menang di provinsi asalnya, seandainya bukan maju diusung PDIP.

“Ini kita bicara umpama ya, saya tidak ingin mendahului. Umpamanya Pak Ganjar tidak dicalonkan oleh PDI Perjuangan, tidak dapat rekomendasi (capres) dari PDIP, lalu dicalonkan partai lain, saya pastikan di Jawa Tengah tidak akan dapat 30 persen. Pasti kegulung. Kalau dia dapat 30 persen saja, sudah hebat,” ujar Bambangditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa, 12 Juli 2022.

Menurut Bambang, pengaruh PDIP sangat kuat di Jawa Tengah. Ia memastikan siapa pun calon yang akan diusung PDIP di Pilpres 2024 akan menang di Jawa Tengah. “Kenapa Pacul bisa ngomong begitu? karena infrastruktur kami sudah siap. Kalau bahasa menterengnya, infrastruktur tempur kita sudah siap,” kata Ketua Komisi III DPR RI itu.

Jawa Tengah selama ini memang dikenal sebagai salah satu daerah yang menjadi ‘kandang banteng’. Jawa Tengah juga merupakan lumbung suara yang menjadi penentu kemenangan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam dua pemilu sebelumnya. Pada Pilpres 2019, Jokowi-Ma’ruf unggul telak sebesar 77,26 persen atau 16,7 juta suara dengan kemenangan di seluruh wilayah Jawa Tengah. Sementara pesaingnya hanya memperoleh 22,74 persen atau 4,9 juta suara.

Dalam survei Charta Politika terlihat, elektabilitas PDIP mencapai 43,1 persen di Jawa Tengah. Kemudian diikuti PKB 12,6 persen, dan Partai Golkar 7,7 persen, serta PPP 5,0 persen. Sisanya di bawah 5 persen.

Survei Charta Politika ini dilakukan pada 24-30 Juni 2022 dengan jumlah sampel sebanyak 1.200 responden per provinsi dan margin of error (MoE) +/- 2,83 persen. Survei dilakukan melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Metodologi yang digunakan adalah metode acak bertingkat (multistage random sampling) pada tingkat kepercayaan 95 persen.

 

Reporter: Dewi Nurita
Editor: Eko Ari Wibowo
Foto: TEMPO/Imam Sukamto
Sumber berita: https://bit.ly/3uWUZxo

Elektabilitas Gibran 38,8 Persen, Tertinggi sebagai Calon Gubernur Jateng Menurut Survei Charta Politika

/0 Comments/in

JAKARTA, KOMPAS.com – Survei yang diselenggarakan Charta Politika menunjukkan, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memiliki elektabilitas tertinggi bila pemilihan gubernur Jawa Tengah dilaksanakan saat survei digelar.

Survei ini mencatat, anak sulung Presiden Joko Widodo itu memiliki elektabilitas sebesar 38,8 persen dibandingkan 7 nama lain yang disurvei.

“Gibran Rakabuming Raka (38,8 persen) mendapatkan pilihan responden tertinggi sebagai Kepala Daerah Jawa Tengah. Cukup jauh di atas nama-nama lainnya,” tulis Charta Politika dalam laporannya, dikutip Jumat (15/7/2022).

Elektabilitas Gibran disusul oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen (10,7 persen) dan Wali Kota Semarang Hendrar Prihardi (7,8 persen).

Sementara, lima nama lainnya memiliki elektabilitas di bawah 5 persen yakni mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah Rustriningsih (4,3 persen), mantan calon gubernur Jawa Tengah Sudirman Said (3,9 persen).

Kemudian, Bupati Banyumas Achmad Husein (3,8 persen), mantan Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatno (3,6 persen), dan mantan Kapolda Jawa Tengah Komjen (Purn) Condro Kirono (1,5 persen).

Sedangkan, sebanyak 25,6 persen responden menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab saat ditanya soal sosok yang akan mereka pilih.

Pada April 2022 lalu, Gibran pernah mengaku bahwa ia belum rencana untuk maju sebagai calon gubernur pada 2024 mendatang.

Gibran menganggap dirinya hanya “anak bawang” atau pendatang baru di kancah perpolitikan. “Enggak ada rencana (mencalonkan),” kata Gibran di Balai Kota Solo, Senin (18/4/2022).

Namun demikian, Gibran tak mengelak ada partai politik yang mulai melakukan pendekatan ke dirinya terkait pilkada.

Namun, dia menegaskan belum mempersiapkan apa pun menuju pemilihan kepala daerah yang akan digelar 2 tahun lagi.

“Ndak tahu, nanti masih lama. Aku tidak persiapan. Itu petinggi partai, saya cuman anak bawang,” ujar dia.

Adapun survei di atas dilaksanakan pada 24-30 Juni 2022 dengan julah sampel sebanyak 1.200 responden pada margin of error +/- 2,83 persen.

Survei dilakukan melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur dengan protokol kesehatan yang ketat. Metodologi yang digunakan adalah metode acak bertingkat () pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Penulis : Ardito Ramadhan
Editor : Diamanty Meiliana
Foto: KOMPAS.COM/Fristin Intan Sulistyowati)
Sumber berita: https://bit.ly/3RTRLF5

Hasil Survei Elektabilitas Capres Charta Politika, Siapa Unggul di Jawa Tengah dan Jawa Barat?

/1 Comment/in

Jakarta – Charta Politika Indonesia mengeluarkan hasil survei berkenaan dengan elektabilitas calon presiden dalam Pilpres 2024 di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat.
Hasil survei Charta Politika menunjukkan elektabilitas Ganjar Pranowo unggul di Jateng dan Jatim.

“Pada simulasi 10 nama, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo elektabilitasnya 71,5 persen menjadi pilihan tertinggi responden di Jawa Tengah, jauh di atas nama-nama lainnya,” kata Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Sementara itu, di Jawa Timur elektabilitas Ganjar mencapai 31,8 persen mengungguli Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang elektabilitasnya 17 persen serta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang masing-masing 15 persen.

“Pada simulasi 10 nama, Ganjar Pranowo mendapatkan elektabilitas tertinggi, diikuti oleh Anies Baswedan, Khofifah Indar Parawansa, dan Prabowo Subianto,” kata Yunarto.

Ia menyebutkan di Jawa Tengah elektabilitas Ganjar jauh berada di atas perolehan elektabilitas Prabowo (7,6 persen) dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (6,2 persen).

Untuk di Jawa Barat, Yunarto mengatakan bahwa elektabilitas Ganjar mencapai 15,2 persen. Persentase tersebut berada di bawah elektabilitas Prabowo (26,9 persen), Anies (22 persen), dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (19,5 persen).

Sementara hasil survei untuk Provinsi Jawa Barat, elektabilitas Prabowo Subianto berada di posisi teratas, disusul Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di posisi ke tiga.

Dalam paparan survei tersebut, responden diberikan pertanyaan jika pemilihan presiden diadakan sekarang, siapa yang akan Bapak/Ibu/Saudara pilih sebagai Presiden di antara nama-nama berikut ini?

Berdasarkan hasil survei untuk Jabar, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto unggul dengan angka 26,9%, Anies Baswedan dengan angka 22%, dan Ridwan Kamil dengan angka 19,5%.

Adapun nama lainnya Ganjar Pranowo 15.2%, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan angka 2,9%, Sandiaga Uno dengan angka 2,3%, lalu Airlangga Hartarto dengan angka 1,8%.

Kemudian ada pula nama Erick Thohir dengan angka 1,3%, Puan Maharani dengan angka 0,7% dan di posisi terakhir Khofifah Indar Parawansa dengan angka 0,3%.

Survei dari Charta Politika Indonesia mengenai elektabilitas calon presiden dalam Pilpres 2024 di Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Timur ini digelar pada tanggal 24 sampai dengan 30 Juni 2022 dengan sampel sebanyak 1.200 responden pada setiap provinsi.

Adapun toleransi atau batas kesalahan (margin of error) dalam survei ini sebesar 2,83 persen. Survei ini melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Adapun metodologinya adalah metode acak bertingkat (multistage random sampling) pada tingkat kepercayaan 95 persen. (ant/api/act)

Oleh : Tim TvOne, Alinda Puspitasari
Sumber foto: Antara
Sumber berita: https://bit.ly/3OgRzN1

Survei Charta Politika, Elektabilitas Sandiaga Tertinggi di Tiga Provinsi

/0 Comments/in

Jakarta: Lembaga Charta Politika merilis survei elektabilitas calon wakil presiden di provinsi Lampung, Sumatra Selatan, dan Sumatra Utara. Elektabilitas Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno tertinggi di tiga provinsi tersebut.

“Pada simulasi elektabilitas calon wakil presiden, nama Sandiaga Uno unggul atas nama-nama lainnya,” ujar Direktur Eksekutif Charta Politik Yunarto Wijaya melalui keterangan tertulis, Rabu, 6 Juli 2022.

Menurut Yunarto, elektabilitas Sandiaga mencapai 24 persen di Lampung. Disusul Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dengan 23,6 persen, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 10,5 persen.

Sementara itu, elektabilitas Sandiaga di Sumatra Utara mencapai 31 persen. Disusul Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dengan 23,4 persen dan AHY 15,5 persen.

Adapun di Sumatra Selatan, elektabilitas Sandiaga mencapai 38,8 persen. Diikuti AHY dengan 9,1 persen, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan 6,3 persen.

Charta Politika menyelenggarakan survei pada 2-7 Juni 2022 dengan 800 sampel setiap provinsi. Survei dilakukan dengan metode wawancara tatap muka secara langsung menggunakan kuesioner terstruktur dengan protokol kesehatan yang ketat.

Metodologi yang digunakan yakni multistage random sampling dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Margin of error survei kurang lebih 3,47 persen.

(ADN)

Anggi Tondi Martaon
Foto: Medcom.id/Theo
Sumber: https://bit.ly/3yQj9w1

Charta Politika Catat Elektabilitas Ganjar Tertinggi di Lampung dan Sumut, Diikuti Prabowo dan Anies

/0 Comments/in

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Lembaga survei Charta Politika Indonesia merilis hasil survei terkait elektabilitas calon presiden 2024.

Dalam temuannya, Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo memperoleh angka tertinggi di Lampung dan Sumatera Utara (Sumut), meninggalkan tokoh-tokoh lain.

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan, Ganjar memperoleh angka elektabilitas 32,3 persen di Lampung, disusul Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Simulasi 10 nama, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto bersaing ketat sebagai pilihan pertama dan kedua teratas,” kata Yunarto dalam rilis surveinya, dikutip Rabu (6/7/2022).

Sementara itu, lanjut Yunarto, Ganjar mendapat total dukungan hampir 24,6 persen di Sumut.

Elektabilitas tertinggi juga didapat oleh Wali Kota Medan Bobby Nasution sebagai kepala daerah dengan perolehan 29 persen.

“Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto mendapatkan elektabilitas tertinggi. Pada pertanyaan terkait Kepala Daerah, elektabilitas Bobby Nasution berada sedikit di atas Edy Rahmayadi sebagai Kepala Daerah Sumatera Utara,” kata dia.

Adapun elektabilitas Prabowo, dikatakan Yunarto, unggul di Sumsel dengan angka 41,9 persen.

“Sementara pada urutan berikutnya diikuti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo,” imbuhnya.

Survei Charta Politika ini dilakukan dalam kurun 2-7 Juni 2022.

Dalam survei capres, para responden diberi pertanyaan ‘Jika pemilihan presiden diadakan sekarang, siapa yang akan Bapak/Ibu/Saudara pilih sebagai Presiden’.

Adapun metodologi survei yang digunakan adalah metode acak bertingkat atau multistage random sampling pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Survei melibatkan 800 responden per provinsi melalui wawancara tatap muka dengan kuesioner terstruktur.

Penulis: Reza Deni
Editor: Wahyu Aji
Foto: Sumber: KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOM, Dokumentasi @DKIJakarta/INSTAGRAM, Pemprov Jateng